Kepala Dinas Kominfo dan Statistik Paparkan Hasil Evaluasi Indeks SPBE

Published by Diskominfotik Team on

Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah ditujukan untuk mewujudkan proses kerja yang efisien, efektif, transparan, dan akuntabel serta meningkatkan kualitas pelayanan publik. Agar pelaksanaan SPBE dapat berjalan untuk mencapai tujuannya, maka perlu dilakukan evaluasi secara berkala untuk mengetahui sejauh mana kemajuan dari pelaksanaan SPBE di setiap Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah.

Evaluasi SPBE merupakan proses penilaian terhadap pelaksanaan SPBE di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah untuk menghasilkan suatu nilai Indeks SPBE yang menggambarkan tingkat kematangan (maturity level) dari pelaksanaan SPBE di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah.

Baru-baru ini di Palembang, Tim Koordinasi Nasonal SPBE melaksanakan penilaian terhadap tingkat kematangan implementasi SPBE pada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, termasuk Pemerintah Daerah Provinsi Bengkulu.

Penilaian pada pelaksanaan SPBE dilakukan melalui struktur penilaian yang terdiri dari:

  1. Domain, merupakan area pelaksanaan SPBE yang dinilai.
  2. Indikator, merupakan informasi spesifik dari aspek pelaksanaan SPBE yang dinilai.
  3. Indikator, merupakan informasi spesifik dari aspek pelaksanaan SPBE yang dinilai

Dari paparan Kepala Dinas Kominfo dan Statistik Provinsi Bengkulu, Jaduliwan, terlihat bahwa pelaksanaan SPBE di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bengkulu masih perlu banyak pembenahan dari aspek-aspek dan indikator penilaian penerapan SPBE.

“Kita di Pemerintah Provinsi Bengkulu ini, dalam hal pelaksanaan SPBE masih banyak yang perlu diperbaiki, ditingkatkan lagi tingkat kematangannya. Hasil evaluasi yang dilakukan oleh Tim Koordinasi Nasional SPBE tahun ini, banyak rekomendasi yang harus kita laksanakan,” Papar Jaduliwan di Ruang Rapat Rafflesia, Kamis (19/09/19).

“Tahun ini kita mendapat nilai indeks SPBE masih dibawah angka 2, artinya implementasi SPBE kita masih pada tahap rintisan. Tahun depan kita targetkan pada posisi minimal 2, yang artinya SPBE kita sudah terkelola. Dan akan terus meningkat pada tahun-tahun berikutnya. Namun ini memerlukan kerja sama kita semua. Itulah kita mengundang Bapak/Ibu hadir dalam rapat ini,” Sambungnya.

Pada kesempatan yang sama, Inspektur Provinsi Bengkulu, Heru Susanto mengatakan, “Karena SPBE ini sudah menjadi kebijakan Pemerintah Pusat melalui Perpres nomo 95 tahun 2018, kita di daerah wajib melaksanakannya. Inspektorat akan melakukan Tupoksinya, misal evaluasi SPBE di Pemprov akan menjadi objek evaluasi kami. Mana regulasi yang diperlukan, sistem apa yang perlu dibangun, SOP apa saja yang belum ada, dan banyak lagi.”

Rapat yang dihadiri dari OPD/Biro terkait mendapatkan kesepakatan, yang salah satunya adalah setiap OPD terkait akan melaksanakan apa yang telah direkomendasikan Tim Koordinasi Nasional SPBE terhadap Indeks Pelaksanaan SPBE di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bengkulu.

.


0 Comments

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

four × 1 =