Profil

Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bengkulu

Dasar Hukum

Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 8 Tahun 2016

Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Bengkulu

Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 58 Tahun 2018

Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bengkulu

Kedudukan, Tugas dan Fungsi Dinas

Peraturan Gubenur Nomor 58 Tahun 2018 Pasal 2 :

1. Dinas merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang komunikasi, informatika dan statistik Provinsi Bengkulu dengan tipelogi A
2. Dinas dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah

Tugas :

Dinas mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik dan bidang persandian yang menjadi kewenangan provinsi

Fungsi :

1. Perumusan kebijakan di bidang informasi dan komunikasi publik, penyelenggaraan e-Government, hubungan media, layanan informatika, teknologi informasi dan komunikasi, statistik dan persandian yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan kepada daerah provinsi
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang informasi dan komunikasi publik, penyelenggaraan e-Government, hubungan media, layanan informatika, teknologi informasi dan komunikasi, statistik dan persandian yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan kepada daerah provinsi
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang informasi dan komunikasi publik, penyelenggaraan e-Government, hubungan media, layanan informatika, teknologi informasi dan komunikasi, statistik dan persandian yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan kepada daerah provinsi
4. Pelaksanaan administrasi dinas
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Gubernur di bidang komunikasi dan informatika, statistik dan persandian

Tugas dan Fungsi Jabatan Struktural

  1. Kepala Dinas mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan di bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik dan bidang persandian kewenangan provinsi.
  2. Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan:
    • Pengelolaan administrasi kepegawaian, peraturan perundang-undangan, perlengkapan dan aset, persuratan, rumah tangga, informasi dan dokumentasi, program kerja, evaluasi dan pelaporan serta pengelolaan keuangan
    • Pengelolaan opini dan aspirasi publik di daerah
    • Penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik pemerintah daerah (media center), layanan infrastuktur dasar data center, disaster recovery center serta Pengelolaan TIK, layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet, layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik, spesifik dan suplemen yang terintegrasi, layanan manajemen data dan informasi E-Govemment, integrasi database layanan publik dan kepemerintahan, layanan keamanan informasi E-Govemment dan layanan sistem komunikasi intra daerah
    • Penyelenggaraan government chief information officer daerah serta ekosistem TIK Smart province Provinsi
    • Pelayanan hubungan media, penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi
    • Layanan nama domain dan sub domain bagi lembaga, pengembangan sumber daya TIK daerah dan masyarakat, tata kelola persandian, operasional pengamanan persandian dan statistik sektoral
    • pelaksanaan administrasi dinas
    • Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan atasan
  1. Sekretaris mempunyai tugas mengarahkan penyusunan program kerja, mengelola keuangan, kepegawaian, persuratan, kearsipan, rumah tangga, perlengkapan, dokumentasi dan informasi, koordinasi identifikasi produk hukum daerah serta menginventarisir permasalahan kelembagaan
  2. Sekretaris menyelenggarakan fungsi:
    • Penyusunan rencana pelaksanaan tugas sekretariat
    • Penyusunan rencana program kerja dan anggaran belanja Dinas
    • Penyelenggaraan urusan tata usaha kantor, rumah tangga dinas, urusan perlengkapan dan urusan kepegawaian pada Dinas
    • Pengkoordinasian penyelenggaraan tugas Dinas dan memberikan pelayanan administrasi pada bidang-bidang lain di lingkungan Dinas
    • Pelayanan informasi publik di bidang komunikasi, informatika dan statistik
    • Pengkoordinasian identifikasi produk hukum daerah
    • Pengkoordinasian dan pengidentifikasian permasalahan pada bidang teknis dalam melaksanakan tugas fungsi serta pelaksanaan fasilitasi dalam penyelesaian permasalahan pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
    • Menghadiri rapat-rapat kedinasan sesuai disposisi Kepala Dinas
    • Pengevaluasian pelaksanaan tugas Sekretariat
    • penyusunan laporan pelaksanaan tugas Sekretariat
    • Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan atasan
    1. Mengelola administrasi persuratan, kearsipan kepegawaian, perlengkapan, rumah tangga, dokumentasi, informasi, menghimpun peraturan perundang-undangan, mengidentifikasi kebutuhan produk hukum di bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik dan bidang persandian serta tugas lainnya yang diberikan atasan.

    2. Kepala Sub Bagian Umum dan Perlengkapan menyelenggarakan fungsi:
      • Penyusunan rencana pelaksanaan tugas Sub Bagian Umum dan Perlengkapan.

      • Pengelolaan administrasi persuratan dan pengelolaan kearsipan.

      • Pengelolaan administrasi kepegawaian.

      • Perencanaan kebutuhan peralatan dan perlengkapan, pengkoordinasian pemeliharaan perlengkapan, perawatan sarana dan prasarana pada Dinas.

      • Pelaksanaan administrasi pencatatan aset dan barang milik negara maupun daerah.

      • Penyiapan hal-hal yang berkenaan dengan rapat Dinas.

      • Pendokumentasian pelaksanaan acara-acara pada Dinas.

      • Pengumpulan data dan informasi dari bidang pada Dinas.

      • Pemutakhiran informasi publik di bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik dan bidang persandian.

      • Penghimpunan peraturan perundang- undangan di bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik dan bidang persandian.

      • Pengidentifikasian kebutuhan produk hukum daerah di bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik dan bidang persandian.

      • Menghadiri rapat-rapat kedinasan sesuai dengan disposisi atasan.

      • Pengevaluasian pelaksanaan tugas Sub Bagian Umum dan Perlengkapan.

      • Penyusunan laporan pelaksanaan tugas Sub Bagian Umum dan Perlengkapan.

      • Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan atasan.

      1. Mengumpulkan dan mengkoordinasikan bahan penyusunan program kerja, evaluasi dan pelaporan kegiatan, mengkoordinasikan pelaksanaan anggaran, mengumpulkan data dan informasi permasalahan kelembagaan Dinas serta tugas lainnya yang diberikan atasan.
      2. Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan menyelenggarakan fungsi:
        • Penyusunan rencana pelaksanaan tugas Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.
        • Perencanaan program per tahun anggaran Dinas untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.
        • Pengkoordinasian kegiatan perencanaan Dinas.
        • Penginventarisasian kendala pencapaian visi dan misi Dinas dari bidang-bidang teknis.
        • Penginventarisasian potensi-potensi yang dapat mendukung pencapaian visi dan misi Dinas dari bidang-bidang teknis.
        • Penyusunan laporan inventarisir kendala dan potensi dalam pencapaian visi dan misi Dinas.
        • Pengevaluasian kegiatan bulanan, triwulan, semester dan tahunan serta menyampaikan laporan semester, tahunan dan lima tahunan.
        • Menghadiri rapat-rapat kedinasan sesuai dengan disposisi atasan.
        • Pengevaluasian pelaksanaan tugas Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.
        • Penyusunan laporan pelaksanaan tugas Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.
        • Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan atasan.
        1. Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria penyelenggaraan administrasi keuangan di Dinas.
        2. Kepala Sub Bagian Keuangan menyelenggarakan fungsi:
          • Penyusunan rencana pelaksanaan tugas Sub Bagian Keuangan.
          • Perencanaan dan pengukuran rasionalisasi terhadap kebutuhan anggaran Dinas dalam mendukung pencapaian visi dan rnisi Dinas.
          • Penghimpunan dan penyusunan program pelaksanaan anggaran keuangan di Dinas.
          • Pengelolaan anggaran Dinas.
          • Penyusunan laporan fisik dan keuangan bulanan, triwulan, semester dan tahunan.
          • Pelaksanaan rekap dan penyusunan laporan setoran Pendapatan Asli Daerah Dinas.
          • Menghadiri rapat-rapat kedinasan sesuai dengan disposisi atasan.
          • Pengevaluasian pelaksanaan tugas Sub Bagian Keuangan.
          • Penyusunan laporan pelaksanaan tugas Sub Bagian Keuangan.
          • Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan atasan.
          1. Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup pemerintah daerah, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah, pelayanan informasi publik, penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik pemerintah daerah (media center).
          2. Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik menyelenggarakan fungsi:
            • Penyusunan rencana pelaksanaan tugas Bidang Informasi dan Komunikasi Publik.
            • Penyiapan bahan-bahan dan data yang berkenaan dengan pelaksanaan tugas Bidang Informasi dan Komunikasi Publik.
            • Pelaksanaan fasilitasi dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan dalam pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup pemerintah daerah, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah, pelayanan informasi publik, penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik di provinsi.
            • Pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup pemerintah daerah, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah, pelayanan informasi publik, penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik di Provinsi.
            • Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah, pelayanan informasi publik, penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik di Provinsi.
            • Pengevaluasian pelaksanaan pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup pemerintah daerah, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah, pelayanan informasi publik, penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik di Provinsi.
            • Penyusunan laporan pelaksanaan pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup pemerintah daerah, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah, pelayanan informasi publik, penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik di Provinsi.
            • Menghadiri rapat teknis pengelolaan opini dan aspirasi publik, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah, pelayanan informasi publik, penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik di Provinsi.
            • Pengevaluasian pelaksanaan tugas Bidang Informasi dan Komunikasi Publik.
            • Penyusunan laporan pelaksanaan tugas Bidang Informasi dan Komunikasi Publik.
            • Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan atasan.
          1. Melaksanakan tugas penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan terkait fungsi pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup pemerintah daerah.
          2. Kepala Seksi Pengelolaan Komunikasi Publik menyelenggarakan fungsi:
            • Penyusunan rencana pelaksanaan tugas Seksi Pengelolaan Komunikasi Publik.
            • Penyiapan bahan-bahan dan data yang berkenaan dengan pelaksanaan tugas Seksi Pengelolaan Komunikasi Publik.
            • Pengidentifikasian dan analisis berkenaan dengan pelaksanaan pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup pemerintah daerah.
            • Penyiapan bahan perumusan kebijakan dalam pelaksanaan pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup pemerintah daerah.
            • Pelaksanaan kebijakan strategis dalam pelaksanaan pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup pemerintah daerah.
            • Pengevaluasian pelaksanaan kebijakan strategis dalam pelaksanaan pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup pemerintah daerah.
            • Penyusunan laporan hasil pelaksanaan kebijakan strategis dalam pelaksanaan pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup pemerintah daerah.
            • Menghadiri rapat teknis pelaksanaan kebijakan strategis dalam pelaksanaan pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup pemerintah daerah.
            • Pengevaluasian pelaksanaan tugas Seksi Pengelolaan Komunikasi Publik.
            • Penyusunan laporan Seksi Pengelolaan Komunikasi Publik.
            • Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan atasan.
            1. Melaksanakan tugas penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan terkait fungsi pengelolaan Informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah serta penyiapan bahan fasilitasi pelaksanaan kegiatan Pejabat Pengola Informasi Daerah (PPID) dan Komisi Informasi Publik Provinsi (KIP).
            2. Kepala Seksi Pengelolaan Informasi Publik menyelenggarakan fungsi:
              • Penyusunan rencana pelaksanaan tugas Seksi Pengelolaan Informasi Publik.
              • Penyiapan bahan-bahan dan data yang berkenaan dengan pelaksanaan tugas Seksi Pengelolaan Informasi Publik.
              • Pengidentifikasian dan pelaksanaan pengelolaan analisis berkenaan dengan Informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah.
              • Penyiapan bahan perumusan kebijakan dalam pelaksanaan pengelolaan Informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah serta penyebarluasan informasi.
              • Pelaksanaan kebijakan strategis dalam pelaksanaan pengelolaan Informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah.
              • Pengevaluasian pelaksanaan kebijakan strategis dalam pengelolaan Informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah.
              • Penyusunan laporan hasil pelaksanaan kebijakan strategis dalam pelaksanaan pengelolaan dan penyebaran Informasi Publik untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah.
              • Menghadiri rapat berhubungan dengan kebijakan strategis dalam pelaksanaan Informasi untuk mendukung kebijakan pemerintah daerah.
              • Menyiapkan bahan fasilitasi pelaksanaan kegiatan Komisi Informasi Publik (KIP) Provinsi.
              • Menyiapkan bahan fasilitasi pelaksanaan kegiatan Pejabat Pengelola Informasi Daerah (PPID) Provinsi.
              • Pengevaluasian pelaksanaan tugas Seksi Pengelolaan Informasi Publik.
              • Penyusunan laporan Seksi Pengelolaan Informasi Publik.
              • Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan atasan.
              1. Melaksanakan tugas penyiapan bahan perumusan dan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan terkait fungsi penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik.
              2. Kepala Seksi Kemitraan Informasi dan Komunikasi Publik menyelenggarakan fungsi:
                • Penyusunan rencana pelaksanaan tugas Seksi Kemitraan Komunikasi dan Informasi Publik.
                • Penyiapan bahan-bahan fasilitasi dan data yang berkenaan dengan pelaksanaan tugas Seksi Kemitraan Komunikasi dan Informasi Publik.
                • Nasional dan pelaksanaan pengelolaan.Pengidentifikasian dan pelaksanaan penyediaan analisis konten berkenaan dengan lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik pemerintah daerah (media center).
                • Penyiapan bahan perumusan kebijakan dalam pelaksanaan penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik.
                • Pelaksanaan kebijakan strategis dalam pelaksanaan penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik pemerintah daerah (media center).
                • Pengevaluasian pelaksanaan kebijakan strategis dalam pelaksanaan penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik.
                • Penyusunan laporan hasil pelaksanaan kebijakan strategis dalam pelaksanaan penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik pemerintah daerah (media center).
                • Menghadiri rapat teknis kemitraan informasi dan komunikasi publik.Pengevaluasian pelaksanaan tugas Seksi Kemitraan Komunikasi dan Informasi Publik.
                • Penyusunan laporan Seksi Kemitraan Komunikasi dan Informasi Publik.
                • Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan atasan.
                1. Kepala Bidang Penyelenggaraan E-Government melaksanakan tugas penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang layanan Infrastruktur dasar data center, disaster recovery center dan Pengelolaan TIK Pemerintah Daerah, layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet, layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik, spesifik dan suplemen yang terintegrasi, layanan manajemen data informasi E-Government, integrasi database layanan publik dan kepemerintahan, layanan keamanan informasi E-Government dan layanan sistem komunikasi intra Pemerintah Daerah, penyelenggaraan Government Chief Information Officer (GCIO) Pemerintah Daerah serta penyelenggaraan ekosistem TIK smart province.
                2. Kepala Bidang Penyelenggaraan E-Government menyelenggarakan fungsi:
                  • Penyusunan rencana pelaksanaan tu gas Bi dang Penyelenggaraan E-Government.
                  • Penyiapan bahan-bahan dan data yang berkenaan dengan pelaksanaan tugas Bidang Penyelenggaraan E-Government.
                  • Pelaksanaan fasilitasi dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan dalam layanan Infrastruktur dasar data center, disaster recovery center dan Pengelolaan TIK Pemerintah Daerah, layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet, layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik, spesifik dan suplemen yang terintegrasi, layanan manajemen data informasi E-Government, integrasi database layanan publik dan kepemerintahan, layanan keamanan informasi E-Government dan layanan sistem komunikasi intra Pemerintah Daerah, penyelenggaraan Government Chief Information Officer (GCIO) Pemerintah Daerah dan penyelenggaraan ekosistem TIK smart province.
                  • Pelaksanaan kebijakan di bidang layanan Infrastruktur dasar data center, disaster recovery center dan Pengelolaan TIK Pemerintah Daerah, layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet, layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik, spesifik dan su plemen yang terintegrasi, layanan manajemen data informasi EGovernment, integrasi layanan publik dan kepemerintahan, layanan keamanan informasi E-Government dan layanan sis tern komunikasi intra Pemerintah Daerah, penyelenggaraan Government Chief Information Officer (GCIO) Pemerintah Daerah dan penyelenggaraan ekosistem TIK smart province.
                  • Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang layanan Infrastruktur dasar data center, disaster recovery center dan Pengelolaan TIK Pemerintah Daerah, layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet, layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik, spesifik dan suplemen yang terintegrasi, layanan manajemen data informasi E-Government, integrasi database layanan publik dan kepemerintahan, layanan keamanan informasi E-Gouernmeni dan layanan sistem komunikasi intra Pemerintah Daerah, penyelenggaraan Government Chief Information Officer (GCIO) Pemerintah Daerah dan penyelenggaraan ekosistem TIK Smart Province.
                  • Pengevaluasian pelaksanaan di bidang lay an an Infrastruktur dasar data center, disaster recovery center dan Pengelolaan TIK Pemerintah Daerah, layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet, layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik, spesifik dan suplemen yang terintegrasi, layanan manajemen data informasi E-Government, integrasi database layanan publik dan kepemerintahan, layanan keamanan informasi E-Government dan layanan sistem komunikasi intra Pemerintah Daerah, penyelenggaraan Government Chief Information Officer (GCIO) Pemerintah Daerah dan penyelenggaraan ekosistem TIK smart province.
                  • Penyusunan laporan pelaksanaan layanan Infrastruktur dasar data center, disaster recovery center dan Pengelolaan TIK Pemerintah Daerah, layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet, layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik, spesifik dan suplemen yang terin tegrasi, layanan manajemen data informasi EGovernment, integrasi database layanan publik dan kepemerintahan, layanan keamanan informasi EGovernment dan layanan sis tern komunikasi intra Pemerintah Daerah, penyelenggaraan Government Chief Information Officer (GCIO) Pemerintah Daerah dan penyelenggaraan ekosistem TIK smart province.
                  • Menghadiri rapat teknis layanan Infrastruktur dasar data center, disaster recovery center dan Pengelolaan TIK Pemerintah Daerah, layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet, layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik, spesifik dan suplemen yang terin tegrasi, layanan manajemen data informasi EGovernment, integrasi database lay an an publik dan kepemerintahan, layanan keamanan informasi EGovernment dan layanan sis tern komunikasi intra Pemerintah Daerah, penyelenggaraan Government Chief Information Officer (GCIO) Pemerintah Daerah dan penyelenggaraan ekosistem TIK smart province.
                  • Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan atasan.
                1. Melaksanakan tugas penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan terkait fungsi layanan infrastruktur dasar data center, disaster recovery center dan pengelolaan TIK pemerintah daerah, layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet layanan keamanan informasi E-Government dan layanan sistem komunikasi intra pemerintah di provinsi.
                2. Kepala Seksi Infrastruktur, Keamanan Informasi dan Teknologi menyelenggarakan fungsi:
                  • Penyusunan rencana pelaksanaan tugas Seksi Infrastruktur, Keamanan Informasi dan Teknologi.
                  • Penyiapan bahan-bahan dan data yang berkenaan dengan pelaksanaan tugas Seksi Infrastruktur, Keamanan Informasi dan Teknologi.
                  • Pengidentifikasian dan analisis berkenaan dengan pelaksanaan layanan infrastruktur dasar data center, disaster recovery center dan pengelolaan TIK pemerintah daerah, layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet layanan keamanan informasi E-Govemment dan layanan sistem komunikasi intra pemerintah di provinsi.
                  • Penyiapan bahan perumusan kebijakan dalam pelaksanaan layanan infrastruktur dasar data center, disaster recovery center dan pengelolaan TIK pemerintah daerah, layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet layanan keamanan informasi E-Govemment dan layanan sistem komunikasi intra pemerintah di provinsi.
                  • Pelaksanaan kebijakan strategis dalam pelaksanaan layanan infrastuktur dasar data center, disaster recovery center dan pengelolaan TIK pemerintah daerah, layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet layanan keamanan informasi E-Govemment dan layanan system komunikasi intra pemerintah di provinsi.
                  • Pengevaluasian pelaksanaan kebijakan strategis dalam pelaksanaan layanan infrastruktur dasar data center, disaster recovery center dan pengelolaan TIK pemerintah daerah, layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet layanan keamanan informasi E-Govemment dan layanan sistem komunikasi intra pemerintah di provinsi.
                  • Penyusunan laporan basil pelaksanaan kebijakan strategis dalam pelaksanaan pelayanan infrastruktur dasar data center, disaster recovery center dan pengelolaan TIK pemerintah daerah, layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet layanan keamanan informasi EGovemment dan layanan sistem komunikasi intra pemerintah di Provinsi.
                  • Menghadiri rapat teknis pelaksanaan kebijakan strategis dalam pelaksanaan layanan infrastruktur dasar data center, disaster recovery center dan pengelolaan TIK pemerintah daerah, layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet layanan keamanan informasi E-Govemment dan layanan sistem komunikasi intra pemerintah di provinsi.
                  • Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan atasan.
                  1. Melaksanakan tugas penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan terkait fungsi layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi Generik, Spesifik dan Suplemen yang terintegrasi, layanan manajamen data dan informasi EGovemment, integrasi database layanan publik dan kepemerintahan.
                  2. Kepala Seksi Pengembangan Aplikasi menyelenggarakan fungsi:
                    • Penyusunan rencana pelaksanaan tu gas Seksi Pengembangan Aplikasi.
                    • Penyiapan bahan-bahan dan data yang berkenaan dengan pelaksanaan tugas Seksi Pengembangan Aplikasi.
                    • Pengidentifikasian dan analisis berkenaan dengan pelaksanaan layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi Generik, Spesifik dan Suplemen yang terintegrasi, layanan manajamen data dan informasi E-Govemment, integrasi database layanan publik dan kepemerintahan.
                    • Penyiapan bahan perumusan kebijakan dalam pelaksanaan layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi Generik, Spesifik dan Suplemen yang terintegrasi, layanan manajamen data dan informasi E-Govemment, integrasi database layanan publik dan kepemerintahan.
                    • Pelaksanaan kebijakan strategis dalam layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi Generik, Spesifik dan Suplemen yang terintegrasi, layanan manajamen data dan informasi E-Govemment, integrasi layanan publik dan kepemerintahan.
                    • Pengevaluasian pelaksanaan kebijakan strategis dalam pelaksanaan layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi Generik, Spesifik dan Suplemen yang terintegrasi, layanan manajamen data dan informasi E-Govemment, integrasi database layanan publik dan kepemerintahan.
                    • Penyusunan laporan hasil pelaksanaan kebijakan strategis dalam pelaksanaan layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi Generik, Spesifik dan Suplemen yang terintegrasi, layanan manajamen data dan informasi EGovemment, integrasi database layanan publik dan kepemerin tahan.
                    • Menghadiri rapat teknis pelaksanaan kebijakan strategis dalam pelaksanaan layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi Generik, Spesifik dan Suplemen yang terintegrasi, layanan manajamen data dan informasi EGovemment, integrasi database layanan publik dan kepemerintahan.
                    • Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan atasan.
                    1. Melaksanakan tugas penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan terkait fungsi penyelenggaraan Government Chief Information Officer (GCIO), penyelenggaraan ekosistem TIK dan Smart province.
                    2. Kepala Seksi Tata Kelola E-Government menyelenggarakan fungsi:
                      • Penyusunan rencana pelaksanaan tugas Seksi Tata Kelola E-Government.
                      • Penyiapan bahan-bahan dan data yang berkenaan dengan pelaksanaan tugas Seksi Tata Kelola E-Government.
                      • Pengidentifikasian dan analisis b