Profil

Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bengkulu

Dasar Hukum

Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 1 Tahun 2021

Tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Bengkulu

Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 58 Tahun 2018

Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bengkulu

Kedudukan, Tugas dan Fungsi Dinas

Peraturan Gubenur Nomor 58 Tahun 2018 Pasal 2 :

1. Dinas merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang komunikasi, informatika dan statistik Provinsi Bengkulu dengan tipelogi A
2. Dinas dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah

Tugas :

Dinas mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik dan bidang persandian yang menjadi kewenangan provinsi

Fungsi :

1. Perumusan kebijakan di bidang informasi dan komunikasi publik, penyelenggaraan e-Government, hubungan media, layanan informatika, teknologi informasi dan komunikasi, statistik dan persandian yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan kepada daerah provinsi
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang informasi dan komunikasi publik, penyelenggaraan e-Government, hubungan media, layanan informatika, teknologi informasi dan komunikasi, statistik dan persandian yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan kepada daerah provinsi
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang informasi dan komunikasi publik, penyelenggaraan e-Government, hubungan media, layanan informatika, teknologi informasi dan komunikasi, statistik dan persandian yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan kepada daerah provinsi
4. Pelaksanaan administrasi dinas
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Gubernur di bidang komunikasi dan informatika, statistik dan persandian

Tugas dan Fungsi Jabatan Struktural

  1. Kepala Dinas mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan di bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik dan bidang persandian kewenangan provinsi.
  2. Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan:
    • Pengelolaan administrasi kepegawaian, peraturan perundang-undangan, perlengkapan dan aset, persuratan, rumah tangga, informasi dan dokumentasi, program kerja, evaluasi dan pelaporan serta pengelolaan keuangan
    • Pengelolaan opini dan aspirasi publik di daerah
    • Penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik pemerintah daerah (media center), layanan infrastuktur dasar data center, disaster recovery center serta Pengelolaan TIK, layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet, layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik, spesifik dan suplemen yang terintegrasi, layanan manajemen data dan informasi E-Govemment, integrasi database layanan publik dan kepemerintahan, layanan keamanan informasi E-Govemment dan layanan sistem komunikasi intra daerah
    • Penyelenggaraan government chief information officer daerah serta ekosistem TIK Smart province Provinsi
    • Pelayanan hubungan media, penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi
    • Layanan nama domain dan sub domain bagi lembaga, pengembangan sumber daya TIK daerah dan masyarakat, tata kelola persandian, operasional pengamanan persandian dan statistik sektoral
    • pelaksanaan administrasi dinas
    • Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan atasan
  1. Sekretaris mempunyai tugas mengarahkan penyusunan program kerja, mengelola keuangan, kepegawaian, persuratan, kearsipan, rumah tangga, perlengkapan, dokumentasi dan informasi, koordinasi identifikasi produk hukum daerah serta menginventarisir permasalahan kelembagaan
  2. Sekretaris menyelenggarakan fungsi:
    • Penyusunan rencana pelaksanaan tugas sekretariat
    • Penyusunan rencana program kerja dan anggaran belanja Dinas
    • Penyelenggaraan urusan tata usaha kantor, rumah tangga dinas, urusan perlengkapan dan urusan kepegawaian pada Dinas
    • Pengkoordinasian penyelenggaraan tugas Dinas dan memberikan pelayanan administrasi pada bidang-bidang lain di lingkungan Dinas
    • Pelayanan informasi publik di bidang komunikasi, informatika dan statistik
    • Pengkoordinasian identifikasi produk hukum daerah
    • Pengkoordinasian dan pengidentifikasian permasalahan pada bidang teknis dalam melaksanakan tugas fungsi serta pelaksanaan fasilitasi dalam penyelesaian permasalahan pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
    • Menghadiri rapat-rapat kedinasan sesuai disposisi Kepala Dinas
    • Pengevaluasian pelaksanaan tugas Sekretariat
    • penyusunan laporan pelaksanaan tugas Sekretariat
    • Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan atasan
    1. Mengelola administrasi persuratan, kearsipan kepegawaian, perlengkapan, rumah tangga, dokumentasi, informasi, menghimpun peraturan perundang-undangan, mengidentifikasi kebutuhan produk hukum di bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik dan bidang persandian serta tugas lainnya yang diberikan atasan.

    2. Kepala Sub Bagian Umum dan Perlengkapan menyelenggarakan fungsi:
      • Penyusunan rencana pelaksanaan tugas Sub Bagian Umum dan Perlengkapan.

      • Pengelolaan administrasi persuratan dan pengelolaan kearsipan.

      • Pengelolaan administrasi kepegawaian.

      • Perencanaan kebutuhan peralatan dan perlengkapan, pengkoordinasian pemeliharaan perlengkapan, perawatan sarana dan prasarana pada Dinas.

      • Pelaksanaan administrasi pencatatan aset dan barang milik negara maupun daerah.

      • Penyiapan hal-hal yang berkenaan dengan rapat Dinas.

      • Pendokumentasian pelaksanaan acara-acara pada Dinas.

      • Pengumpulan data dan informasi dari bidang pada Dinas.

      • Pemutakhiran informasi publik di bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik dan bidang persandian.

      • Penghimpunan peraturan perundang- undangan di bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik dan bidang persandian.

      • Pengidentifikasian kebutuhan produk hukum daerah di bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik dan bidang persandian.

      • Menghadiri rapat-rapat kedinasan sesuai dengan disposisi atasan.

      • Pengevaluasian pelaksanaan tugas Sub Bagian Umum dan Perlengkapan.

      • Penyusunan laporan pelaksanaan tugas Sub Bagian Umum dan Perlengkapan.

      • Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan atasan.