Profil

Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bengkulu

Dasar Hukum

Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 8 Tahun 2016

Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Bengkulu

Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 58 Tahun 2018

Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bengkulu

Kedudukan, Tugas dan Fungsi Dinas

Peraturan Gubenur Nomor 58 Tahun 2018 Pasal 2 :

1. Dinas merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang komunikasi, informatika dan statistik Provinsi Bengkulu dengan tipelogi A
2. Dinas dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah

Tugas :

Dinas mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik dan bidang persandian yang menjadi kewenangan provinsi

Fungsi :

1. Perumusan kebijakan di bidang informasi dan komunikasi publik, penyelenggaraan e-Government, hubungan media, layanan informatika, teknologi informasi dan komunikasi, statistik dan persandian yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan kepada daerah provinsi
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang informasi dan komunikasi publik, penyelenggaraan e-Government, hubungan media, layanan informatika, teknologi informasi dan komunikasi, statistik dan persandian yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan kepada daerah provinsi
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang informasi dan komunikasi publik, penyelenggaraan e-Government, hubungan media, layanan informatika, teknologi informasi dan komunikasi, statistik dan persandian yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan kepada daerah provinsi
4. Pelaksanaan administrasi dinas
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Gubernur di bidang komunikasi dan informatika, statistik dan persandian

Tugas dan Fungsi Jabatan Struktural

  1. Kepala Dinas mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan di bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik dan bidang persandian kewenangan provinsi.
  2. Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan:
    • Pengelolaan administrasi kepegawaian, peraturan perundang-undangan, perlengkapan dan aset, persuratan, rumah tangga, informasi dan dokumentasi, program kerja, evaluasi dan pelaporan serta pengelolaan keuangan
    • Pengelolaan opini dan aspirasi publik di daerah
    • Penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik pemerintah daerah (media center), layanan infrastuktur dasar data center, disaster recovery center serta Pengelolaan TIK, layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet, layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik, spesifik dan suplemen yang terintegrasi, layanan manajemen data dan informasi E-Govemment, integrasi database layanan publik dan kepemerintahan, layanan keamanan informasi E-Govemment dan layanan sistem komunikasi intra daerah
    • Penyelenggaraan government chief information officer daerah serta ekosistem TIK Smart province Provinsi
    • Pelayanan hubungan media, penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi
    • Layanan nama domain dan sub domain bagi lembaga, pengembangan sumber daya TIK daerah dan masyarakat, tata kelola persandian, operasional pengamanan persandian dan statistik sektoral
    • pelaksanaan administrasi dinas
    • Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan atasan
  1. Sekretaris mempunyai tugas mengarahkan penyusunan program kerja, mengelola keuangan, kepegawaian, persuratan, kearsipan, rumah tangga, perlengkapan, dokumentasi dan informasi, koordinasi identifikasi produk hukum daerah serta menginventarisir permasalahan kelembagaan
  2. Sekretaris menyelenggarakan fungsi:
    • Penyusunan rencana pelaksanaan tugas sekretariat
    • Penyusunan rencana program kerja dan anggaran belanja Dinas
    • Penyelenggaraan urusan tata usaha kantor, rumah tangga dinas, urusan perlengkapan dan urusan kepegawaian pada Dinas
    • Pengkoordinasian penyelenggaraan tugas Dinas dan memberikan pelayanan administrasi pada bidang-bidang lain di lingkungan Dinas
    • Pelayanan informasi publik di bidang komunikasi, informatika dan statistik
    • Pengkoordinasian identifikasi produk hukum daerah
    • Pengkoordinasian dan pengidentifikasian permasalahan pada bidang teknis dalam melaksanakan tugas fungsi serta pelaksanaan fasilitasi dalam penyelesaian permasalahan pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
    • Menghadiri rapat-rapat kedinasan sesuai disposisi Kepala Dinas
    • Pengevaluasian pelaksanaan tugas Sekretariat
    • penyusunan laporan pelaksanaan tugas Sekretariat
    • Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan atasan
    1. Mengelola administrasi persuratan, kearsipan kepegawaian, perlengkapan, rumah tangga, dokumentasi, informasi, menghimpun peraturan perundang-undangan, mengidentifikasi kebutuhan produk hukum di bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik dan bidang persandian serta tugas lainnya yang diberikan atasan.

    2. Kepala Sub Bagian Umum dan Perlengkapan menyelenggarakan fungsi:
      • Penyusunan rencana pelaksanaan tugas Sub Bagian Umum dan Perlengkapan.

      • Pengelolaan administrasi persuratan dan pengelolaan kearsipan.

      • Pengelolaan administrasi kepegawaian.

      • Perencanaan kebutuhan peralatan dan perlengkapan, pengkoordinasian pemeliharaan perlengkapan, perawatan sarana dan prasarana pada Dinas.

      • Pelaksanaan administrasi pencatatan aset dan barang milik negara maupun daerah.

      • Penyiapan hal-hal yang berkenaan dengan rapat Dinas.

      • Pendokumentasian pelaksanaan acara-acara pada Dinas.

      • Pengumpulan data dan informasi dari bidang pada Dinas.

      • Pemutakhiran informasi publik di bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik dan bidang persandian.

      • Penghimpunan peraturan perundang- undangan di bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik dan bidang persandian.

      • Pengidentifikasian kebutuhan produk hukum daerah di bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik dan bidang persandian.

      • Menghadiri rapat-rapat kedinasan sesuai dengan disposisi atasan.

      • Pengevaluasian pelaksanaan tugas Sub Bagian Umum dan Perlengkapan.

      • Penyusunan laporan pelaksanaan tugas Sub Bagian Umum dan Perlengkapan.

      • Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan atasan.

      1. Mengumpulkan dan mengkoordinasikan bahan penyusunan program kerja, evaluasi dan pelaporan kegiatan, mengkoordinasikan pelaksanaan anggaran, mengumpulkan data dan informasi permasalahan kelembagaan Dinas serta tugas lainnya yang diberikan atasan.
      2. Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan menyelenggarakan fungsi:
        • Penyusunan rencana pelaksanaan tugas Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.
        • Perencanaan program per tahun anggaran Dinas untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.
        • Pengkoordinasian kegiatan perencanaan Dinas.
        • Penginventarisasian kendala pencapaian visi dan misi Dinas dari bidang-bidang teknis.
        • Penginventarisasian potensi-potensi yang dapat mendukung pencapaian visi dan misi Dinas dari bidang-bidang teknis.
        • Penyusunan laporan inventarisir kendala dan potensi dalam pencapaian visi dan misi Dinas.
        • Pengevaluasian kegiatan bulanan, triwulan, semester dan tahunan serta menyampaikan laporan semester, tahunan dan lima tahunan.
        • Menghadiri rapat-rapat kedinasan sesuai dengan disposisi atasan.
        • Pengevaluasian pelaksanaan tugas Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.
        • Penyusunan laporan pelaksanaan tugas Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.
        • Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan atasan.
        1. Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria penyelenggaraan administrasi keuangan di Dinas.
        2. Kepala Sub Bagian Keuangan menyelenggarakan fungsi:
          • Penyusunan rencana pelaksanaan tugas Sub Bagian Keuangan.
          • Perencanaan dan pengukuran rasionalisasi terhadap kebutuhan anggaran Dinas dalam mendukung pencapaian visi dan rnisi Dinas.
          • Penghimpunan dan penyusunan program pelaksanaan anggaran keuangan di Dinas.
          • Pengelolaan anggaran Dinas.
          • Penyusunan laporan fisik dan keuangan bulanan, triwulan, semester dan tahunan.
          • Pelaksanaan rekap dan penyusunan laporan setoran Pendapatan Asli Daerah Dinas.
          • Menghadiri rapat-rapat kedinasan sesuai dengan disposisi atasan.
          • Pengevaluasian pelaksanaan tugas Sub Bagian Keuangan.
          • Penyusunan laporan pelaksanaan tugas Sub Bagian Keuangan.
          • Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan atasan.
          1. Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup pemerintah daerah, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah, pelayanan informasi publik, penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik pemerintah daerah (media center).
          2. Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik menyelenggarakan fungsi:
            • Penyusunan rencana pelaksanaan tugas Bidang Informasi dan Komunikasi Publik.
            • Penyiapan bahan-bahan dan data yang berkenaan dengan pelaksanaan tugas Bidang Informasi dan Komunikasi Publik.
            • Pelaksanaan fasilitasi dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan dalam pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup pemerintah daerah, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah, pelayanan informasi publik, penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik di provinsi.
            • Pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup pemerintah daerah, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah, pelayanan informasi publik, penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik di Provinsi.
            • Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah, pelayanan informasi publik, penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik di Provinsi.
            • Pengevaluasian pelaksanaan pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup pemerintah daerah, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah, pelayanan informasi publik, penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik di Provinsi.
            • Penyusunan laporan pelaksanaan pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup pemerintah daerah, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah, pelayanan informasi publik, penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik di Provinsi.
            • Menghadiri rapat teknis pengelolaan opini dan aspirasi publik, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah, pelayanan informasi publik, penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik di Provinsi.
            • Pengevaluasian pelaksanaan tugas Bidang Informasi dan Komunikasi Publik.
            • Penyusunan laporan pelaksanaan tugas Bidang Informasi dan Komunikasi Publik.
            • Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan atasan.
          1. Melaksanakan tugas penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan terkait fungsi pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup pemerintah daerah.
          2. Kepala Seksi Pengelolaan Komunikasi Publik menyelenggarakan fungsi:
            • Penyusunan rencana pelaksanaan tugas Seksi Pengelolaan Komunikasi Publik.
            • Penyiapan bahan-bahan dan data yang berkenaan dengan pelaksanaan tugas Seksi Pengelolaan Komunikasi Publik.
            • Pengidentifikasian dan analisis berkenaan dengan pelaksanaan pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup pemerintah daerah.
            • Penyiapan bahan perumusan kebijakan dalam pelaksanaan pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup pemerintah daerah.
            • Pelaksanaan kebijakan strategis dalam pelaksanaan pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup pemerintah daerah.
            • Pengevaluasian pelaksanaan kebijakan strategis dalam pelaksanaan pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup pemerintah daerah.
            • Penyusunan laporan hasil pelaksanaan kebijakan strategis dalam pelaksanaan pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup pemerintah daerah.
            • Menghadiri rapat teknis pelaksanaan kebijakan strategis dalam pelaksanaan pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup pemerintah daerah.
            • Pengevaluasian pelaksanaan tugas Seksi Pengelolaan Komunikasi Publik.
            • Penyusunan laporan Seksi Pengelolaan Komunikasi Publik.
            • Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan atasan.
            1. Melaksanakan tugas penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan terkait fungsi pengelolaan Informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah serta penyiapan bahan fasilitasi pelaksanaan kegiatan Pejabat Pengola Informasi Daerah (PPID) dan Komisi Informasi Publik Provinsi (KIP).
            2. Kepala Seksi Pengelolaan Informasi Publik menyelenggarakan fungsi:
              • Penyusunan rencana pelaksanaan tugas Seksi Pengelolaan Informasi Publik.
              • Penyiapan bahan-bahan dan data yang berkenaan dengan pelaksanaan tugas Seksi Pengelolaan Informasi Publik.
              • Pengidentifikasian dan pelaksanaan pengelolaan analisis berkenaan dengan Informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah.
              • Penyiapan bahan perumusan kebijakan dalam pelaksanaan pengelolaan Informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah serta penyebarluasan informasi.
              • Pelaksanaan kebijakan strategis dalam pelaksanaan pengelolaan Informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah.
              • Pengevaluasian pelaksanaan kebijakan strategis dalam pengelolaan Informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah.
              • Penyusunan laporan hasil pelaksanaan kebijakan strategis dalam pelaksanaan pengelolaan dan penyebaran Informasi Publik untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah.
              • Menghadiri rapat berhubungan dengan kebijakan strategis dalam pelaksanaan Informasi untuk mendukung kebijakan pemerintah daerah.
              • Menyiapkan bahan fasilitasi pelaksanaan kegiatan Komisi Informasi Publik (KIP) Provinsi.
              • Menyiapkan bahan fasilitasi pelaksanaan kegiatan Pejabat Pengelola Informasi Daerah (PPID) Provinsi.
              • Pengevaluasian pelaksanaan tugas Seksi Pengelolaan Informasi Publik.
              • Penyusunan laporan Seksi Pengelolaan Informasi Publik.
              • Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan atasan.
              1. Melaksanakan tugas penyiapan bahan perumusan dan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan terkait fungsi penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik.
              2. Kepala Seksi Kemitraan Informasi dan Komunikasi Publik menyelenggarakan fungsi:
                • Penyusunan rencana pelaksanaan tugas Seksi Kemitraan Komunikasi dan Informasi Publik.
                • Penyiapan bahan-bahan fasilitasi dan data yang berkenaan dengan pelaksanaan tugas Seksi Kemitraan Komunikasi dan Informasi Publik.
                • Nasional dan pelaksanaan pengelolaan.Pengidentifikasian dan pelaksanaan penyediaan analisis konten berkenaan dengan lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik pemerintah daerah (media center).
                • Penyiapan bahan perumusan kebijakan dalam pelaksanaan penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik.
                • Pelaksanaan kebijakan strategis dalam pelaksanaan penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik pemerintah daerah (media center).
                • Pengevaluasian pelaksanaan kebijakan strategis dalam pelaksanaan penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik.
                • Penyusunan laporan hasil pelaksanaan kebijakan strategis dalam pelaksanaan penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik pemerintah daerah (media center).
                • Menghadiri rapat teknis kemitraan informasi dan komunikasi publik.Pengevaluasian pelaksanaan tugas Seksi Kemitraan Komunikasi dan Informasi Publik.
                • Penyusunan laporan Seksi Kemitraan Komunikasi dan Informasi Publik.
                • Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan atasan.
                1. Kepala Bidang Penyelenggaraan E-Government melaksanakan tugas penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang layanan Infrastruktur dasar data center, disaster recovery center dan Pengelolaan TIK Pemerintah Daerah, layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet, layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik, spesifik dan suplemen yang terintegrasi, layanan manajemen data informasi E-Government, integrasi database layanan publik dan kepemerintahan, layanan keamanan informasi E-Government dan layanan sistem komunikasi intra Pemerintah Daerah, penyelenggaraan Government Chief Information Officer (GCIO) Pemerintah Daerah serta penyelenggaraan ekosistem TIK smart province.
                2. Kepala Bidang Penyelenggaraan E-Government menyelenggarakan fungsi:
                  • Penyusunan rencana pelaksanaan tu gas Bi dang Penyelenggaraan E-Government.
                  • Penyiapan bahan-bahan dan data yang berkenaan dengan pelaksanaan tugas Bidang Penyelenggaraan E-Government.
                  • Pelaksanaan fasilitasi dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan dalam layanan Infrastruktur dasar data center, disaster recovery center dan Pengelolaan TIK Pemerintah Daerah, layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet, layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik, spesifik dan suplemen yang terintegrasi, layanan manajemen data informasi E-Government, integrasi database layanan publik dan kepemerintahan, layanan keamanan informasi E-Government dan layanan sistem komunikasi intra Pemerintah Daerah, penyelenggaraan Government Chief Information Officer (GCIO) Pemerintah Daerah dan penyelenggaraan ekosistem TIK smart province.
                  • Pelaksanaan kebijakan di bidang layanan Infrastruktur dasar data center, disaster recovery center dan Pengelolaan TIK Pemerintah Daerah, layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet, layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik, spesifik dan su plemen yang terintegrasi, layanan manajemen data informasi EGovernment, integrasi layanan publik dan kepemerintahan, layanan keamanan informasi E-Government dan layanan sis tern komunikasi intra Pemerintah Daerah, penyelenggaraan Government Chief Information Officer (GCIO) Pemerintah Daerah dan penyelenggaraan ekosistem TIK smart province.
                  • Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang layanan Infrastruktur dasar data center, disaster recovery center dan Pengelolaan TIK Pemerintah Daerah, layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet, layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik, spesifik dan suplemen yang terintegrasi, layanan manajemen data informasi E-Government, integrasi database layanan publik dan kepemerintahan, layanan keamanan informasi E-Gouernmeni dan layanan sistem komunikasi intra Pemerintah Daerah, penyelenggaraan Government Chief Information Officer (GCIO) Pemerintah Daerah dan penyelenggaraan ekosistem TIK Smart Province.
                  • Pengevaluasian pelaksanaan di bidang lay an an Infrastruktur dasar data center, disaster recovery center dan Pengelolaan TIK Pemerintah Daerah, layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet, layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik, spesifik dan suplemen yang terintegrasi, layanan manajemen data informasi E-Government, integrasi database layanan publik dan kepemerintahan, layanan keamanan informasi E-Government dan layanan sistem komunikasi intra Pemerintah Daerah, penyelenggaraan Government Chief Information Officer (GCIO) Pemerintah Daerah dan penyelenggaraan ekosistem TIK smart province.
                  • Penyusunan laporan pelaksanaan layanan Infrastruktur dasar data center, disaster recovery center dan Pengelolaan TIK Pemerintah Daerah, layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet, layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik, spesifik dan suplemen yang terin tegrasi, layanan manajemen data informasi EGovernment, integrasi database layanan publik dan kepemerintahan, layanan keamanan informasi EGovernment dan layanan sis tern komunikasi intra Pemerintah Daerah, penyelenggaraan Government Chief Information Officer (GCIO) Pemerintah Daerah dan penyelenggaraan ekosistem TIK smart province.
                  • Menghadiri rapat teknis layanan Infrastruktur dasar data center, disaster recovery center dan Pengelolaan TIK Pemerintah Daerah, layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet, layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik, spesifik dan suplemen yang terin tegrasi, layanan manajemen data informasi EGovernment, integrasi database lay an an publik dan kepemerintahan, layanan keamanan informasi EGovernment dan layanan sis tern komunikasi intra Pemerintah Daerah, penyelenggaraan Government Chief Information Officer (GCIO) Pemerintah Daerah dan penyelenggaraan ekosistem TIK smart province.
                  • Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan atasan.
                1. Melaksanakan tugas penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan terkait fungsi layanan infrastruktur dasar data center, disaster recovery center dan pengelolaan TIK pemerintah daerah, layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet layanan keamanan informasi E-Government dan layanan sistem komunikasi intra pemerintah di provinsi.
                2. Kepala Seksi Infrastruktur, Keamanan Informasi dan Teknologi menyelenggarakan fungsi:
                  • Penyusunan rencana pelaksanaan tugas Seksi Infrastruktur, Keamanan Informasi dan Teknologi.
                  • Penyiapan bahan-bahan dan data yang berkenaan dengan pelaksanaan tugas Seksi Infrastruktur, Keamanan Informasi dan Teknologi.
                  • Pengidentifikasian dan analisis berkenaan dengan pelaksanaan layanan infrastruktur dasar data center, disaster recovery center dan pengelolaan TIK pemerintah daerah, layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet layanan keamanan informasi E-Govemment dan layanan sistem komunikasi intra pemerintah di provinsi.
                  • Penyiapan bahan perumusan kebijakan dalam pelaksanaan layanan infrastruktur dasar data center, disaster recovery center dan pengelolaan TIK pemerintah daerah, layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet layanan keamanan informasi E-Govemment dan layanan sistem komunikasi intra pemerintah di provinsi.
                  • Pelaksanaan kebijakan strategis dalam pelaksanaan layanan infrastuktur dasar data center, disaster recovery center dan pengelolaan TIK pemerintah daerah, layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet layanan keamanan informasi E-Govemment dan layanan system komunikasi intra pemerintah di provinsi.
                  • Pengevaluasian pelaksanaan kebijakan strategis dalam pelaksanaan layanan infrastruktur dasar data center, disaster recovery center dan pengelolaan TIK pemerintah daerah, layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet layanan keamanan informasi E-Govemment dan layanan sistem komunikasi intra pemerintah di provinsi.
                  • Penyusunan laporan basil pelaksanaan kebijakan strategis dalam pelaksanaan pelayanan infrastruktur dasar data center, disaster recovery center dan pengelolaan TIK pemerintah daerah, layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet layanan keamanan informasi EGovemment dan layanan sistem komunikasi intra pemerintah di Provinsi.
                  • Menghadiri rapat teknis pelaksanaan kebijakan strategis dalam pelaksanaan layanan infrastruktur dasar data center, disaster recovery center dan pengelolaan TIK pemerintah daerah, layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet layanan keamanan informasi E-Govemment dan layanan sistem komunikasi intra pemerintah di provinsi.
                  • Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan atasan.
                  1. Melaksanakan tugas penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan terkait fungsi layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi Generik, Spesifik dan Suplemen yang terintegrasi, layanan manajamen data dan informasi EGovemment, integrasi database layanan publik dan kepemerintahan.
                  2. Kepala Seksi Pengembangan Aplikasi menyelenggarakan fungsi:
                    • Penyusunan rencana pelaksanaan tu gas Seksi Pengembangan Aplikasi.
                    • Penyiapan bahan-bahan dan data yang berkenaan dengan pelaksanaan tugas Seksi Pengembangan Aplikasi.
                    • Pengidentifikasian dan analisis berkenaan dengan pelaksanaan layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi Generik, Spesifik dan Suplemen yang terintegrasi, layanan manajamen data dan informasi E-Govemment, integrasi database layanan publik dan kepemerintahan.
                    • Penyiapan bahan perumusan kebijakan dalam pelaksanaan layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi Generik, Spesifik dan Suplemen yang terintegrasi, layanan manajamen data dan informasi E-Govemment, integrasi database layanan publik dan kepemerintahan.
                    • Pelaksanaan kebijakan strategis dalam layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi Generik, Spesifik dan Suplemen yang terintegrasi, layanan manajamen data dan informasi E-Govemment, integrasi layanan publik dan kepemerintahan.
                    • Pengevaluasian pelaksanaan kebijakan strategis dalam pelaksanaan layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi Generik, Spesifik dan Suplemen yang terintegrasi, layanan manajamen data dan informasi E-Govemment, integrasi database layanan publik dan kepemerintahan.
                    • Penyusunan laporan hasil pelaksanaan kebijakan strategis dalam pelaksanaan layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi Generik, Spesifik dan Suplemen yang terintegrasi, layanan manajamen data dan informasi EGovemment, integrasi database layanan publik dan kepemerin tahan.
                    • Menghadiri rapat teknis pelaksanaan kebijakan strategis dalam pelaksanaan layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi Generik, Spesifik dan Suplemen yang terintegrasi, layanan manajamen data dan informasi EGovemment, integrasi database layanan publik dan kepemerintahan.
                    • Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan atasan.
                    1. Melaksanakan tugas penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan terkait fungsi penyelenggaraan Government Chief Information Officer (GCIO), penyelenggaraan ekosistem TIK dan Smart province.
                    2. Kepala Seksi Tata Kelola E-Government menyelenggarakan fungsi:
                      • Penyusunan rencana pelaksanaan tugas Seksi Tata Kelola E-Government.
                      • Penyiapan bahan-bahan dan data yang berkenaan dengan pelaksanaan tugas Seksi Tata Kelola E-Government.
                      • Pengidentifikasian dan analisis berkenaan dengan penyelenggaraan Government Chief Information Officer (GCIO) dan Sumber Daya Aparatur di bidang TIK, penyelenggaraan ekosistem TIK dan smart province.
                      • Penyiapan bahan perumusan kebijakan dalam pelaksanaan penyelenggaraan Government Chief Information Officer (GCIO) dan Sumber Daya Aparatur di bidang TIK, penyelenggaraan ekosistem TIK dan smart province.
                      • Pelaksanaan kebijakan strategis dalam penyelenggaraan Government Chief Information Officer (GCIO) dan Sumber Daya Aparatur di bidang TIK, penyelenggaraan ekosistem TIK dan smart province.
                      • Pengevaluasian pelaksanaan kebijakan strategis dalam pelaksanaan penyelenggaraan Government Chief Information Officer (GCIO) dan Sumber Daya Aparatur di bidang TIK, penyelenggaraan ekosistem TIK dan smart province.
                      • Penyusunan laporan hasil pelaksanaan kebijakan strategis dalam pelaksanaan penyelenggaraan Government Chief Information Officer (GCIO) dan Sumber Daya Aparatur di bidang TIK, penyelenggaraan ekosistem TIK dan smart province.
                      • Menghadiri rapat teknis pelaksanaan kebijakan strategis dalam pelaksanaan penyelenggaraan Government Chief Information Officer (GCIO) dan Sumber Daya Aparatur di bidang TIK, penyelenggaraan ekosistem TIK dan smart province.
                      • Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan atasan.
                      1. Melaksanakan tugas penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, pemberian bimbingan teknis, literasi, supervisi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang layanan hubunganmedia, penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi, layanan nama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan provmsi, pengembangan sumber daya TIK pemerintah daerah dan masyarakat.
                      2. Kepala Bidang Hubungan Media, Teknologi Informasi dan Komunikasi menyelenggarakan fungsi:
                        • Penyusunan rencana pelaksanaan tugas Bidang Hubungan Media, Teknologi Informasi dan Komunikasi TIK.
                        • Penyiapan bahan dan data pelaksanaan tugas Bidang Hubungan Media, Teknologi Informasi TIK.
                        • Pelaksanaan fasilitasi dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan layanan hubungan media, penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi, layanan nama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan provinsi, pengembangan sumber daya TIK pemerintah daerah dan masyarakat.
                        • Pelaksanaan kebijakan di bidang layanan hubungan media, penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi, layanan nama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan provinsi, pengembangan sumber daya TIK pemerintah daerah dan masyarakat.
                        • Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang layanan hubungan media, penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi, layanan nama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan provinsi, pengembangan sumber daya TIK pemerintah daerah dan masyarakat.
                        • Pengevaluasian pelaksanaan di bidang layanan hubungan media, penguatan kapasitas sumber daya komunikasi pu blik dan penyediaan akses informasi, layanan nama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan provinsi, pengembangan sumber daya TIK pemerintah daerah dan masyarakat.
                        • Penyusunan laporan pelaksanaan layanan hubungan media, penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi, layanan nama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan provinsi, pengembangan sumber daya TIK pemerintah daerah dan masyarakat.
                        • Menghadiri rapat teknis bidang layanan hubungan media, penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi, layanan nama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan provinsi, pengembangan sumber daya TIK pemerintah daerah dan masyarakat.
                        • Pengevaluasian pelaksanaan tugas Bidang Hubungan Media, Teknologi Informasi.
                        • Penyusunan laporan pelaksanaan tugas Bidang Hubungan Media, Teknologi Informasi.
                        • Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan atasan.
                      1. Melaksanakan tugas penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, literasi dan supervisi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan terkait fungsi layanan hubungan media.
                      2. Kepala Seksi Layanan Hubungan Media menyelenggarakan fungsi:
                        • Penyusunan rencana pelaksanaan tugas Seksi Layanan Hubungan Media.
                        • Penyiapan bahan-bahan dan data media cetak, elektronik dan media online yang berkenaan dengan pelaksanaan tugas Seksi Layanan Hubungan Media.
                        • Pengidentifikasian dan analisis berkenaan penyelenggaraan layanan hubungan media.
                        • Penyiapan bahan perumusan kebijakan kerjasama media dalam pelaksanaan penyelenggaraan layanan hubungan media.
                        • Pelaksanaan kebijakan strategis dalam penyelenggaraan layanan hubungan media.
                        • Pengevaluasian pelaksanaan kebijakan strategis dalam pelaksanaan penyelenggaraan layanan hubungan media.
                        • Penyusunan laporan basil pelaksanaan kebijakan strategis dalam pelaksanaan penyelenggaraan layanan hubungan media.
                        • Menghadiri rapat berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan strategis dalam pelaksanaan penyelenggaraan layanan hubungan media.
                        • Melaksanakan literasi media dan rapat koordinasi dengan penyelenggara media.
                        • Melaksanakan supervisi dan memberikan rekomendasi tentang legalitas dan kelayakan setiap media yang akan menjalin kerjasama dengan pemerintah provinsi.
                        • Pengevaluasian pelaksanaan tugas Seksi Layanan Hubungan Media.
                        • Penyusunan laporan Seksi Layanan Hubungan Media.
                        • Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan atasan.
                        1. Melaksanakan tugas penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan terkait fungsi penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik danpenyediaan akses informasi, layanan nama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan provinsi.
                        2. Kepala Seksi Pengelolaan dan Layanan Informatika menyelenggarakan fungsi:
                          • Penyusunan rencana pelaksanaan tugas Seksi Pengelolaan dan Layanan Informatika.
                          • Penyiapan bahan-bahan dan data yang berkenaan dengan pelaksanaan tugas Seksi Pengelolaan dan Layanan Informatika.
                          • Pengidentifikasian penyelenggaraan layanan nama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan provinsi.
                          • Penyiapan bahan perumusan kebijakan dalam pelaksanaan penyelenggaraan layanan nama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan provinsi.
                          • Pelaksanaan kebijakan strategis dalam penyelenggaraan layanan nama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan provinsi.
                          • Pengevaluasian pelaksanaan kebijakan strategis dalam pelaksanaan penyelenggaraan layanan namadomain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan provinsi.
                          • Penyusunan laporan hasil pelaksanaan kebijakan strategis dalam pelaksanaan penyelenggaraan layanan nama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan provinsi.
                          • Menghadiri rapat teknis pelaksanaan kebijakan strategis dalam pelaksanaan penyelenggaraan layanan nama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan provinsi.
                          • Pengevaluasian pelaksanaan tugas Seksi Pengelolaan dan Layanan Informatika.
                          • Penyusunan laporan Seksi Pengelolaan dan Layanan Informatika.
                          • Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan atasan.
                          1. Melaksanakan tugas penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan terkait fungsi pengembangan sumber daya TIK pemerintah provinsi, kabupaten/kota dan pengembangan sumber daya TIK masyarakat.
                          2. Kepala Seksi Pengembangan Sumber Daya TIK menyelenggarakan fungsi:
                            • Penyusunan rencana pelaksanaan tugas Seksi Pengembangan Sumber Daya TIK.
                            • Penyiapan bahan-bahan dan data yang berkenaan dengan pelaksanaan tugas Seksi Pengembangan Sumber Daya TIK.
                            • Pengidentifikasian dan analisis berkenaan dengan pengembangan sumber daya TIK pemerintah provinsi, kabupaten/kota dan pengembangan sumber daya TIK masyarakat.
                            • Penyiapan bahan perumusan kebijakan dalam pelaksanaan pengembangan sumber daya TIK pemerintah provinsi, kabupaten/kota dan pengembangan sumber daya TIK masyarakat.
                            • Pelaksanaan kebijakan strategis dalam pengembangan sumber daya TIK pemerintah provinsi, kabupaten/kota dan pengembangan sumber daya TIK masyarakat.
                            • Pengevaluasian pelaksanaan kebijakan strategis dalam pelaksanaan pengembangan sumber daya TIK pemerintah provinsi, kabupaten/kota dan pengembangan sumber daya TIK masyarakat.
                            • Penyusunan laporan hasil pelaksanaan kebijakan strategis dalam pelaksanaan pengembangan sumber daya TIK pemerintah provinsi, kabupaten/kota dan pengembangan sumber daya TIK masyarakat.
                            • Menghadiri rapat teknis pelaksanaan kebijakan strategis dalam pelaksanaan pengembangan sumber daya TIK pemerintah provinsi, kabupaten/kota dan pengembangan sumber daya TIK masyarakat.
                            • Pengevaluasian pelaksanaan tugas Seksi Pengembangan Sumber Daya TIK.
                            • Penyusunan laporan Seksi Pengembangan Sumber Daya TIK.
                            • Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan atasan.
                            1. Melaksanakan tugas penyiapan perumusan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang Tata Kelola Persandian dalam rangka penjaminan keamanan informasi dan Operasional Pengamanan Persandian dan statistik sektoral di lingkungan pemerintah provinsi.
                            2. Kepala Bidang Statistik dan Persandian menyelenggarakan fungsi:
                              • Penyusunan rencana pelaksanaan tugas Bidang Statistik dan Persandian.
                              • Penyiapan bahan dan data yang berkenaan dengan pelaksanaan tugas Bidang Statistik dan Persandian.
                              • Pelaksanaan fasilitasi dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan Tata Kelola Persandian dalam rangka penjaminan keamanan informasi dan Operasional Pengamanan Persandian pada pemerintah daerah dan statistik sektoral.
                              • Pelaksanaan kebijakan di bidang Tata Kelola Persandian dalam rangka penjamman keamanan informasi dan Operasional Pengamanan Persandian dan Statistik Sektoral.
                              • Pengelolaan sumber daya persandian yang meliputi sumber daya manusia persandian, perangkat lunak persandian, perangkat keras persandian dan jaring komunikasi sandi serta sumber daya Statistik.
                              • Penyelenggaraan Kegiatan tata kelola persandian, Operasional Pengamanan Persandian dan Statistik Sektoral.
                              • Pengevaluasian dan pengawasan pelaksanaan Tata Kelola Persandian, Operasional Pengamanan Persandian dan statistik sektoral.
                              • Penyusunan laporan hasil pelaksanaan Tata Kelola Persandian, Operasional Pengamanan dan statistik sektoral.
                              • Menghadiri rapat teknis bidang tata kelola persandian dalam rangka penjaminan keamanan informasi dan Operasional Pengamanan dan statistik sektoral.
                              • Pengevaluasian pelaksanaan tugas Bidang Statistik dan Persandian.
                              • Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan atasan.
                            1. Melaksanakantugas penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, merencanakan, melaksanakan dan mengkoordinasikan urusan pemerintahan yang terkait dengan fungsi Tata Kelola Persandian dalam rangka penjaminan keamanan informasi di lingkungan pemerintah provinsi.
                            2. Kepala Seksi Tata Kelola Persandian menyelenggarakan fungsi:
                              • Penyusunan rencana pelaksanaan tugas Seksi Tata Kelola Persandian.
                              • Penyiapan bahan-bahan dan data yang berkenaan dengan pelaksanaan tugas Seksi Tata Kelola Persandian.
                              • Pengidentifikasian dan analisis berkenaan dengan tata kelola persandian dalam rangka penjaminan keamanan informasi di lingkungan pemerintah daerah.
                              • Pengelolaan informasi berklasifikasi melalui pengklasifikasian informasi milik pemerintah provinsi.
                              • Pengelolaan perangkat keras dan perangkat lunak persandian.
                              • Pengelolaan jaring komunikasi sandi.
                              • Pengelolaan sumber daya manusia urusan persandian.
                              • Penyiapan rencana kebutuhan sumber daya manusia urusan persandian.
                              • Penyiapan bahan perumusan kebijakan dalam tata kelola persandian dalam rangka penjaminan keamanan informasi di lingkungan pemerintah daerah.
                              • Penyiapan bahan perumusan kebijakan pengelolaan dan perlindungan informasi di lingkungan pemerintah provinsi.
                              • Penyiapan bahan penyusunan peraturan teknis pengelolaan informasi berklasifikasi.
                              • Penyiapan penyusunan peraturan teknis pengelolaan sumber daya persandian yang meliputi pengelolaan sumber daya manusia urusan persandian, perangkat lunak persandian, perangkat keras persandian.
                              • Penyiapan penyusunan peraturan teknis pengamanan jaring komunikasi sandi.

                                Penyiapan penyusunan peraturan teknis pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pengelolaan informasi berklasifikasi dan pengelolaan sumber daya persandian.

                              • Pelaksanaan kebijakan strategis dalam tata kelola persandian dalam rangka penjaminan keamanan informasi di lingkungan pemerintah daerah.
                              • Pengkoordinasian pengiriman, penyimpanan, pemanfaatan dan penghancuran informasi berklasifikasi.
                              • Pelaksanaan program pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pengelolaan informasi berklasifikasi dan pengelolaan sumber daya persandian di seluruh Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
                              • Pengevaluasian pelaksanaan kebijakan strategis dalam tata kelola persandian dalam rangka penjaminan keamanan informasi di lingkungan pemerintah daerah.
                              • Pengevaluasian dan monitoring penyelenggaraan Persandian.
                              • Penyusunan laporan hasil pelaksanaan kebijakan strategis dalam tata kelola persandian dalam rangka penjaminan keamanan informasi di lingkungan pemerintah daerah.
                              • Menghadiri rapat teknis pelaksanaan kebijakan strategis dalam Tata Kelola Persandian dalam rangka penjaminan keamanan informasi di lingkungan pemerintah provinsi.
                              • Pengevaluasian pelaksanaan tugas seksi tata kelola persandian.
                              • Penyusunan laporan Seksi Tata Kelola Persandian.
                              • Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan atasan
                              1. Melaksanakan tugas penyiapan bahan perumusan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan dan mengkoordinasikan urusan dan analisis berkenaan dengan pemerintahan yang terkait dengan fungsi operasional pengamanan persandian dalam rangka pengamanan keamanan informasi di lingkungan pada Pemerintah Provinsi.
                              2. Kepala Seksi Operasional Pengamanan Persandian menyelenggarakan fungsi:
                                • Penyusunan rencana pelaksanaan tugas Seksi Operasional Pengamanan Persandian; b. penyiapan bahan-bahan dan data yang berkenaan dengan pelaksanaan tugas Seksi Operasional Pengamanan Persandian.
                                • Pengidentifikasian dan analisis berkenaan dengan operasional pengamanan persandian di lingkungan pemerintah daerah.
                                • Penyiapan rencana kebutuhan perangkat lunak persandian dalam rangka operasional komunikasi sandi antar Perangkat Daerah provinsi dan antar kabupaten/ kota di lingkungan provinsi.
                                • Penyiapan rencana kebutuhan perangkat keras persandian dalam rangka operasional komunikasi sandi antar Perangkat Daerah provinsi dan antar kabupaten/ kota di lingkungan provinsi.
                                • Perancangan pola hubungan komunikasi sandi, rencana kebutuhan unsur pengelola dan pengguna pada komunikasi sandi antar Perangkat Daerah provmsi dan antar kabupaten/ kota di lingkungan provinsi.
                                • Penyiapan bahan perumusan kebijakan operasional pengamanan persandian di lingkungan pemerintah daerah.
                                • Penyiapan bahan penyusunan peraturan teknis dan operasional pengelolaan komunikasi sandi antar Perangkat Daerah provinsi dan antar kabupaten/kota di lingkungan provinsi.
                                • Penyiapan peraturan teknis pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan operasional pengamanan komunikasi sandi.
                                • Penyiapan bahan penyusunan peraturan teknis operasional pengamanan komunikasi sandi.
                                • Pelaksanaan kebijakan strategis operasional pengamanan persandian di lingkungan pemerintah daerah.
                                • Koordinasi pelaksanaan hubungan komunikasi sandi antar Perangkat Daerah provinsi dan antar kabupaten/kota di lingkungan provinsi.
                                • Pelaksanaan pengamanan terhadap kegiatan/ aset/ fasilitas/ instalasi penting/ vital/ kritis melalui kontra penginderaan dan/ atau metode pengamanan persandian lainnya.
                                • Pelaksanaan pengamanan informasi elektronik.
                                • Pelaksanaan pemulihan data atau sistem jika terjadi gangguan operasional persandian dan keamanan informasi.
                                • Pelaksanaan program pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan operasional pengamanan komunikasi sandi di seluruh Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
                                • Penyusunan laporan hasil pelaksanaan kebijakan strategis dalam Operasional Pengamanan Persandian di lingkungan pemerintah provinsi.
                                • Rapat teknis pelaksanaan kebijakan strategis dalam Operasional Pengamanan Persandian di lingkungan pemerintah daerah.
                                • Pengevaluasian pelaksanaan tugas Seksi Operasional Pengamanan Persandian.
                                • Penyusunan laporan Seksi Operasional Pengamanan Persandian.
                                • Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan.
                                1. Melaksanakan tugas penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan terkait fungsi pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan analisis data yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan instansi tertentu dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan.
                                2. Kepala Seksi Statistik menyelenggarakan fungsi:
                                  • Penyusunan rencana pelaksanaan tugas Seksi Statistik.
                                  • Penyiapan bahan-bahan dan data yang berkenaan dengan pelaksanaan tugas Seksi Statistik.
                                  • Pengindentifikasikan dan analisis berkenaan dengan pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan analisis data yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan instansi tertentu dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan.
                                  • Penyiapan bahan perumusan kebijakan dalam pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan analisis data yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan instansi tertentu dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan.
                                  • Pelaksanaan kebijakan strategis dalam pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan analisis data yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan instansi tertentu dalam rangka penyelenggaraan tugastugas pemerintahan dan pembangunan.
                                  • Melaksanakan desiminasi data Statistik Sektoral.
                                  • Pengevaluasian pelaksanaan kebijakan strategis dalam pengumpulan, pengolahan, penyajian dan analisis data yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan instansi tertentu dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan.
                                  • Penyusunan laporan hasil pelaksanaan kebijakan strategis dalam pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan analisis data yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan instansi tertentu dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan.
                                  • Menghadiri rapat teknis pelaksanaan kebijakan strategis pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan analisis data yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan instansi tertentu dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan.
                                  • Melaksanakan peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia statistik.
                                  • Melaksanakan pengembangan sarana prasarana statistik.
                                  • Pengevaluasian pelaksanaan tugas Seksi Statistik.Penyusunan laporan Seksi Statistik.
                                  • Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan atasan.
                                  • Fungsional Pranata Humas
                                  • Fungsional Pranata Komputer
                                  • Fungsional Statistisi
                                  • Fungsional Sandiman
                                  • Fungsional Penerjemah

                                  Visi dan Misi

                                  Visi :

                                  TERWUJUDNYA PENYELENGGARAAN KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN YANG EFEKTIF, EFISIEN BERBASIS TEKNOLOGI INFORMATIKA MENUJU MASYARAKAT DAN PEMERINTAH BENGKULU YANG MAJU, SEJAHTERA, BERMARTABAT DAN BERDAYA SAING TINGGI

                                  Misi :

                                  1. Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang profesional berbasis teknologi informasi
                                  2. Meningkatkan kapasitas dan kualitas infrastruktur jaringan untuk layanan teknologi informasi dan komunikasi
                                  3. Meningkatkan kualitas sistem aplikasi yang terintegrasi di semua lembaga pemerintahan
                                  4. Meningkatkan kerjasama dan kemitraan bersama komunitas teknologi informasi berbasis potensi lokal
                                  5. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) di bidang teknologi informasi dan komunikasi
                                  6. Meningkatkan pemanfaatan data statistik sektoral yang akuntabel, tata kelola persandian dan keamanan informasi

                                  Struktur Organisasi

                                  Sumber Daya Manusia

                                  Daftar Urut Kepangkatan (DUK)

                                  Kunjungi Kami :

                                  Alamat:
                                  JL. Basuki Rahmat no. 06 Sawah Lebar Baru, Ratu Agung, Kota Bengkulu. 38222
                                  Telepon: (0736) 7325176
                                  Fax : 0736 7325837
                                  Email: diskominfotik@bengkuluprov.go.id

                                  Peta Lokasi

                                  Bagikan :

                                  Share on facebook
                                  Share on twitter
                                  Share on whatsapp
                                  Share on telegram
                                  Share on email