Kominfo Provinsi Bengkulu Gelar Seminar Bersama Dewan Pers

Published by Admin DKS01 on

Pers memiliki peran penting dalam pembangunan suatu daerah termasuk di Bengkulu terutama dalam memberikan informasi yang aktual dan faktual. Sehingga sinergisitas pemerintah daerah dan pers memiliki peran yang tak kalah penting terutama pers yang merupakan salah satu media dalam negara demokrasi di sebut 4 pilar demokrasi selain Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif. Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi Bengkulu melaksanakan seminar penguatan kapasitas hak atas kemerdekaan pers dalam mendukung pembangunan Provinsi Bengkulu. Selasa (24/7)

“Pers memiliki peran secara tidak langsung dalam pembangunan khususnya di bidang informasi. Partisipasi pers/media massa sangat dibutuhkan dalam agenda pembangunan daerah dengan kekritisannya yang membangun, cerdas, edukatif dan bermartabat. Banyak perubahan pembangunan melibatkan peran pers dengan fungsi kontrol sosialnya, khususnya pembanguann yag didasarkan aspirasi masyarakat,”ungkap Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi Bengkulu.

Perkembangan teknologi dan komunikasi telah mendorong perkembangan pers di Indonesia begitu juga di Provinsi Bengkulu pers tumbuh dan berkembang pesat pasca reformasi, dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.

“Keberadaan pers terus menggeliat baik media nasioanal dan daerah serta media mainstream maupun media online yang siap saji serta mudah dan cepat diakses, harus disikapi dengan profesional, cerdas, kritis dan bertanggungjawab. Hubungan pembangunan dan pers terutama dalam melibatkan partisipasi masyarakat dijembatani pers, sebagai mata rantai penting dalam penyebaran informasi diberbagai sektor pembangunan. Kebebasan pers yang dilindungi undang-undang juga harus diimplementasikan dengan rasa tanggungjawab, pers harus diarahkan agar dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, karena lembaga pers selain lembaga sosial politik juga lembaga ekonomi yang tidak bisa dipungkiri dalam memperoleh profit. sehingga setidaknya ada 6 hal yang harus diperhatikan dalam memberitakan kepada masyarakat antara lain: menyeabarkan kebencian, konten pencavbulan dan pornogerafi, fitnah dan pencemaran nama baik, iklan yang berbohong, promosi zat yang tidak layak dikonsumsi anak dan remaja serta pembocoran informasi yang membahayakan keselamataan negara.” Terang Asisten III Provinsi Bengkulu Gotri Suyanto.

“Pers harus memiliki independen dalam ruang redaksi walaupun dimiliki elit politik. Banyaknya media abal-abal, pemerintah daerah yang bekerjasama dengan media harus berhati-hati, melihat kondisi seperti itu Dewan Pers menargetkan meverifikasi media hingga akhir tahun 2018 sehingga lembaga pers harus dipersiapkan semua persyaratan medianya dan harus diakhiri wartawan yang merangkap sebagi LSM serta bekerja lebih dari satu media, selain itu juga pimpinan media yang mengelola lebih dari satu media harus memilih salah satu media saja,”tegas Ketua Dewan Pers Yosep Adi Prasetyo.

Seminar penguatan kapasitas hak atas kemerdekaan pers dalam mendukung pembangunan Provinsi Bengkulu yang dilaksanakan di Hotel Raffles City Bengkulu menghadirkan pemateri dari ketua dewan pers Yosep Adi Prasetyo, dan dihadiri peserta berasal dari insan pers baik cetak, elektronik maupun online seluruh Provinsi Bengkulu serta ASN Dinas Kominfo dan Humas kab/kota Provinsi Bengkulu.


Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

twenty + twelve =